Satgas COVID-19 Banyuwangi Lakukan Sidak, Eros Wasis : Kita cek ada 10 klinik yang melanggar

  • Whatsapp
Img : Istimewah
banner 468x60
524Dibaca

Banyuwangi – tribunnow.com | Satgas COVID-19 Banyuwangi melakukan sidak ke beberapa lembaga penerbit surat bebas COVID-19 di sekitar Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Hasilnya, sebanyak 10 klinik melanggar identitas lokasi dan SDM yang belum dilengkapi sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan SWAB.

Akibat pelanggaran ini, Satgas COVID-19 Banyuwangi menutup beberapa klinik nakal ini. Sidak dipimpin langsung Wakil Ketua Satgas COVID-19 Banyuwangi, Letkol Laut (P) Eros Wasis, Sabtu (17/7/2021).

Img : istinewah/Ardian Fanani

Bersama dengan petugas Satgas COVID-19 Kecamatan Kalipuro dan Dinas Kesehatan, pria yang juga menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi ini, mengecek satu persatu lembaga/klinik yang tersebar di sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang dan Lanal Banyuwangi.

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan lembaga atau klinik tersebut di antaranya tentang pemalsuan lokasi klinik dan sumber daya manusia (SDM) yang tak bersertifikat melakukan uji SWAB.

“Tadi sempat kita tanya satu persatu. Ternyata banyak yang masih mahasiswa melakukan uji swab. Terus lokasi mereka membuka cabang tidak ada izin,” tambahnya.

Eros Wasis menambahkan, penertiban ini dilakukan agar tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi saat mereka melakukan kegiatan praktek pemeriksaan SWAB. Ini juga mengantisipasi keluarnya surat bebas COVID-19 palsu yang dapat merugikan masyarakat.

“Antisipasi adanya surat bebas COVID-19 palsu. Selain itu juga kita mengantisipasi praktek pelanggaran lainnya,” pungkasnya.

Akibat adanya temuan ini, pihaknya meminta menutup pelayanan surat bebas COVID-19. Mereka diminta untuk mengurus surat izin. Seruan ini membuat lembaga atau klinik tersebut menutup pelayanan. Mereka kemudian membuka banner dan pengumuman pelayanan rapid test antigen di tersebut.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer pada Dinas Kesehatan Banyuwangi dr Edi Hermanto menambahkan, selama sidak berlangsung pihaknya belum menemukan paramedis yang kompeten dalam melakukan SWAB di beberapa lokasi di sekitar Pelabuhan Ketapang.

“Pelanggarannya karena SDM ya, kami belum menemukan paramedis berkompeten minimal ada surat jon training sebagai paramedis. Karena SWAB ini kan pelayanan invasi ke mulut dan tenggorokan. Jadi ya sangat berbahaya sebenarnya kalau tidak ada kompetensi di dalamnya,” tambahnya.

“Tentu ini melanggar UU kesehatan. Kita minta lembaga atau klinik bisa melengkapi. Sementara untuk lokasi harusnya ada di dalam pelabuhan. Bukan di luar pelabuhan,” pungkasnya. (dtk)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *