Sabtu, Juni 25, 2022
25 C
Banyuwangi

Oknum ASN Diduga Melakukan Praktek Nikah Siri

Tribun Now.com | Kasus nikah siri oknum Aparat Sipil Negara (ASN) telah terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Seorang ASN di Kementerian Agama (Kemenag) Banyuwangi diduga sudah menikah siri dengan wanita idamannya.

Sebut saja (MHN), seorang ASN yang memiliki peran penting di Kemenag Banyuwangi, dia salah satu orang pengawas madrasah naungan Kemenag Banyuwangi. Menurut pengakuan MHN sendiri telah menikah siri dengan salah satu wanita yang berprofesi guru honorer disalah satu Sekolah Banyuwangi.

“Iya, kami dengan RM (wanita istri sirinya) sudah nikah sekitar kurang lebih 3 bulanan yang lalu,” kata MHN kepada media ini, Selasa (31/05/2022).

Sebelumnya dari beberapa media telah mendatangi RM di rumahnya, RM menjelaskan bahwa dirinya telah dinikahi MHN beberapa bulan yg lalu. “Mas, beberapa bulan yang lalu kira2e3 bulan yang lalu saya telah dinikahi MHN, tapi nikah siri, yang bertempat di lingkungan Panderejo Banyuwangi, di situ saya telah menikah siri, tapi nikah sirinya lewat Wali secara virtual,” jelas RM.

RM menambahkan, dirinya mau menikah dengan MHN, lantaran MHN sebelum menikah dengan dirinya, MHN janji akan di belikan mobil dan mau melunasi hutang-hutangnya. “Saya itu mau menikah dengannya itu karena dia bilang sama saya mau dibelikan mobil mas, dan hutang-hutang saya mau di bayarkan atau dilunasi. Tapi ternyata dia malah mengecewakan saya dengan meninggalkan saya begitu saja, ya saya dan keluarga saya tidak terimalah mas,” beber RM.

“Pokoknya saya tuntut janji manisnya itu,” harap RM

Brenson, salah satu aktivis Banyuwangi menyangkan kasus ini, menurutnya bahwa nikah siri tidak diperbolehkan bagi ASN. Dalam PP nomor 45 tahun 1990, yang selanjutnya disebut PP Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, disebut dengan istilah kumpul kebo.

Sebelumnya dalam PP nomor 10 tahun 1983 disebut dengan istilah zina. “Oleh karena itu, nikah siri dalam sudut pandang kepegawaian disamakan dengan istilah zina/kumpul kebo. Sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat, tetapi yang terberat adalah pemberhentian secara tidak hormat apabila menyangkut pidana sesuai UU nomor 45 tahun 2014,” jelasnya.

“Sedangkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS apabila ada aduan atau laporan dari masyarakat, LSM, media dan sumber lainnya, bisa ditindak lanjut oleh BKD bagian disiplin,” pungkas Brenson.                                                               (tim).

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img